Ya, majikan memiliki hak untuk mempersoalkan cuti AL yang diambil oleh pekerja dan meminta bukti yang sesuai. Namun, dalam melakukan hal ini, majikan juga harus mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat kebijakan yang mengharuskan pekerja untuk mengajukan permohonan dengan memberikan bukti tertentu, majikan berhak untuk meminta bukti tersebut. Namun, permintaan bukti tersebut haruslah wajar dan relevan dengan keperluan pengajuan cuti AL. Selain itu, majikan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pekerja terkait bukti tersebut. Terakhir, jika terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat terkait cuti AL, disarankan untuk menggunakan saluran komunikasi dan penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan, seperti melalui program pengaduan internal atau melibatkan pihak ketiga yang independen seperti pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan kerja.